Berita

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTASI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH

18 Februari 2020 dibaca 110 kali

Benteng. Akuntabilitas merupakan kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi Pemerintah untuk mempertanggugjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui Media pertanggungjawaban dan berupa laporan Akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk menilai penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di setiap OPD. Perbaikan Pemerintah dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini. Sistem Pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). 

Kegiatan ini sedang berlangsung saat ini, di bulan Februari, yang dilaksanakan oleh 8 Tim Inspektorat Daerah, yang terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota, dengan jumlah obyek yang akan di monitoring sebanyak 27 perangkat daerah.

Cikal bakal lahirnya SAKIP/LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana di dalamnya disebutkan Meajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “Berapa besar kinerja yang dihasilkann dan kinerja tambahan yag diperlukan, agar tujuan yag telah ditetapkan adalah akhir periode bis tercapai”.(Mad)