Berita

PROBITY AUDIT

18 Februari 2020 dibaca 137 kali

Benteng. Probity Audit dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Integritas (integrity), kebenaran (uprightnness) dan kejujuran (honesty). Konsep probity memastikan proses dilaksanakan secara wajar,obyektif,transparan dan akuntabel.

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (BPKBD) melaluiPeraturanKepala BPKBD Nomor : PER—362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 telah menerbitkan sebuah PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERITAH BAGI APARAT PEGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP).

            Hal yang mendasari diterbitkannya Probity Audit ialah untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan/terbuka, dan akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan. Probity biasanya dilaksanakan pada saat proses sebelum lelang atau sebelum proses tender pada Unit yang berkompeten pada Obrik yang ditentukan melalui persuratan resmi ke Inspektorat.

            Probity Audit oleh APIP diperiksa oleh Tim pada Irban Wilayah masing-masing untuk menilai ketaatan terhadap Kententuan Pengadaan Barang/Jasa, berupa audit yang dijalankan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan peraturan telah di ikuti dengan benar, jujur, serta berintegritas sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyediaan barang/jasa. Dan juga umtuk memastikan penawaran yang masuk dinilai berdasarkan kriteria yang sama, menjaga kepercayaan publik, serta meyakinkan keputusan yang dibuat bebas dari tuntutan hukum, serta menciptakan akuntabilitas penyediaan barang dan jasa.

Latar belakang dicetuskannya istilah Probity Audit adalah karena maraknya kasus korupsi yang terungkap oleh pihak Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). Probity audit diartikan sebagai penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran.

Adapun tahapan dalam melaksanakan Probity Audit antara lain;

  1. Tahap Perencanaan dan Persiapan
  2. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
  3. Tahap Pelaksanaan Kontrak
  4. Tahap Pemanfaatan

Obyek Pemeriksaan probity audit kali ini terdiri dari beberapa Instansi, antara lain; Dinas Pekerjaan Umum  

dan Tata Ruang (PUTR), Rumah Sakit Umum KH. Hayyung, Dinas Pendidikan da Kebudayaan (DikBud), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK), Dinas Perhubungan (DisHub), dan Dinas Kesehatan (DinKes). Sejauh ini belum terdapat kendala yag dihadapi oleh tim, dan kalaupun tim mengalami kendala kemugkinan ketika pengumpulan Data yang diminta dari instansi terkait dan data dari Konsultan ungkap sAndi Pahlawan (anggota tim probity audit).

Tulisan ini mengenalkan Probity Audit kepada kita sehingga bertambah wawasan dan suatu saat bisa mengimplementasikan.. (mad)