Berita

BIMTEK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN COVID - 19

09 Oktober 2020 dibaca 49 kali

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Melaksanakan Bimtek tentng Pengelolaan Keuangan COVID-19 yang bertempat di Aula Kantor Inspektorat Daerah Kepulauan Selayar.

Mendasari  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Maka dari itu terbentuklah tim untuk melakukanbimbingan teknis terhadap Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) penanganan pandemic Covid-19 Bidang Kesehatan bersumber dana APBD Oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanan selama 15 hari kerja sejak tanggal 6-26 Oktober 2020.

Terjadinya Pandemi Covid-19 pada awal Tahun 2020 ini menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Kondisi ini merupakan darurat yang memerlukan penaganan dengan segera. Dampak yang dirasakan merambah segala bidang, di antaranya bidang kesehatan, sosisal, dan ekonomi. Dalam bidang kesehatan, pemerintah melakukan upaya untuk mencegah meluasnya kasus baru serta mengobati pasien yang terkena Covid-19. Akibatnya, hal ini membutuhkan sarana dan prasaran, alat material kesehatan serta obat-obatan yang harus segera disediakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam keadaan darurat ini, pengadaan barang dan jasa terkait penangan Pandemi Covid-19, dipayungi oleh ketentuan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat dan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19.

Adapun tujuan Audit Tujuan Tertentu (ATT) ialah untuk memberikan keyakinan yang memeadai atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualiatas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu,Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyedia serta bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk percepatan penanganan Covid-19.

Selain itu juga akan ada perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah ungkap Inspektur Daerah (H. AR. KRG Magassing, SH., MH.). (mad)