Berita

REVIU RKA PERUBAHAN

05 September 2020 dibaca 38 kali

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, APIP sebagai quality assurance melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah salah satunya dengan melakukan reviu RKA-SKPD Perubahan.

Reviu RKA-SKPD TA 2020 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 02 s.d 08 September dan diikuti sebanyak 27 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan bertempat di Aula Kantor Inspektorat. Reviu RKA dilaksanakan sebagai implementasi ketentuan pada;    

  1. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Tujuan Reviu RKA secara lebih detail adalah untuk memberin keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan;

  • Informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD termasuk Perubahannya.
  • Informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja SKPD termasuk Perubahannya.
  • Perumusan dokumen rencana pembangunan dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, antara lain pendekatan perencanaan terpadu berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta telah dilengkapi dokumen pendukung.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena Reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan resiko pengendalian, pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara memperoleh bahan bukti yang meenguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Pelaksanaan Reviu Perencanaan penganggaran dan penganggaran oleh APIP dilaksanakan secara parallel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemerintah dalam daerah dengan tetap berprdoman pada peraturan Menteri. Untuk mendukung dan menjamin efektifas kegiatan, Reviu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut;

  1. Menguasai tahapan dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Menguasai tata cara Penganggaran Daerah
  3. Menguasai Perencanaan Pengandaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  4. Menguasai teknik komunikasi;dan
  5. Memahami analisa basis data.

(Mad)